MAMUJU – Untuk menangani dampak pandemi corona virus desease (Covid-19) yang telah merambah sejumlah sektor, khususnya pada sektor ekonomi dan sosial yang telah dirasakan masyarakat Sulbar saat ini. Pemprov Sulbar menyalurkan bantuan sembako mulai, Selasa (21/4/2020).
Hal tersebut disampaikan, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, melalui Video Conference (Vicon) pada rapat terbatas bersama Forkopimda dan para bupati se Sulbar, Senin 20 April 2020 yang berlangsung di ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar.
“Insya Allah mulai besok (hari ini 21 April ) bantuan Sembako sudah disalurkan pada seluruh kelurahan di Sulbar, setiap kelurahan mendapatkan 200 paket dan dimulai di Mamuju,”kata Ali Baal.
Kemudian, lanjut Ali Baal, pada bulan ini juga, penyaluran bantuan sembako akan dilanjutkan ke seluruh desa yang ada di kabupaten se Sulbar. Bantuan tersebut akan berikan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin sesuai data dari Dinas Sosial.
“Pemkab bisa menggunakan dana desa yang ada sebesar 30 persen dan itu dipakai selama tiga bulan kedepan,”tutur Ali Baal.
Selanjutnya, kata Ali Baal, pada bulan berikutnya akan menyusul bantuan sosial atau Bantuan Lansung Tunai (BLT) untuk masyarakat. Pemberian bantuan berdasar dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selanjutnya, pada Juli mendatang juga akan di turunkan bantuan dari program Marasa untuk 190 desa di Sulbar.
“Jadi bantuan-bantuan ini kita tidak diberikan dalam satu bulan sekaligus, namun disalurkan secara berangsur-angsur agar tidak tumpang tindih. Ini dilakukan agar semuanya berjalan dengan baik,”pungkas Ali Baal.
Melalui kesempatan itu, Ali Baal meminta para bupati se Sulbar untuk menghimbau masyarakat, untuk sabar menunggu dan tidak usah khawatir untuk tidak mendapatkan bantuan tersebut.
“Tidak usah khawatir semua kabupaten se Sulbar akan dapat, jadi tolong dihimbau masyarakat untuk bisa sabar,”ucap Ali Baal.
Ali Baal juga meminta, kepada Kejati, BPK dan DPRD Sulbar , dan APIP untuk bersama -sama mengawal proses penyaluran bantuan tersebut agar berjalan dengan baik.
Terkait adanya kekurangan Alat Pelindung Diri (APD) di kabupaten, Ali Baal menyatakan, hal tersebut akan segera dipenuhi sesuai dengan permintaan dari setiap kabupaten.
Sedangkan, mengenai realokasi dan refocusing anggaran, Ali Baal juga menghimbau, agar kabupaten segera menyelesaikan hal tersebut, sesuai batas akhir yang ditetapkan Mendagri RI.
Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, menegaskan, dalam penanganan dampak yang ditimbulkan dari Covid-19 di Sulbar, baik pada sektor sosial maupun ekonomi melalui pemberian bantuan sosial tersebut, harus satu komando sehingga konsolidasi data antara kabupaten dan provinsi bisa sama.
“Konsolidasi data antara kabupaten dan provinsi ini tidak boleh dianggap biasa terutama data berbasis sosial,”tandas Idris .
Untuk itu, Idris meminta, para bupati untuk mengistruksikan Dinas Sosial, Dinas Koperindag dan Dinas Kesehatan agar benar-benar memberikan data yang terakhir dan valid.
“Hal ini perlu dilakukan sehingga kebijakan yang akan diambil Gubernur Sulbar bisa memenuhi target nasional, tepat sasaran dan tidak ada masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial yang ganda,”ucap Idris.
Kepala Dinas Sosial, Bau Akram Da’I menyampaikan, bantuan dari pemerintah pusat dalam bentuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 91 ribu rumah tangga sasaran. Sedangkan bantuan hibah dari Kementerian Sosial menganggarkan BLT untuk 75 ribu KK.
“Itu berarti DTKS yang akan dibantu Pemprov Sulbar akan memenuhi dari semua unsur, yaitu bantuan langsung dalam bentuk sembako maupun BLT,” kata Bau Akram.
Melalui VC, Bau Akram meminta Dinas Sosial kabupaten untuk secepatnya menindaklanjuti surat dari Kementerian Sosial terkait permintaan data, sehingga proses pemberian BLT tersebut dapat segera dilaksanakan.
BLT akan diterima langsung oleh masyarakat melalui Kantor Pos dan Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara) yang ada di Sulbar,”tambahnya.#Mhy/Red