Aktivis Perempuan Demo di Kantor DPRD Sulbar

MAMUJU – Maraknya pemberitaan kasus kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak di media lokal akhir-akhir ini, membuat para aktivis perempuan Mamuju menggelar aksi didepan kantor DPRD Provinsi Sulbar, Selasa (4/2/2020).

Melihat adanya UU Perlindungan Perempuan dan Anak dan Perda No.6 tahun 2014 tentang kebijakan sebagai pedoman untuk mencegah terjadinya kekerasan dan memberdayakan perempuan justru berbanding terbalik dengan realitas yang ada,  karena semakin meningkatnya kasus kekerasan di Sulbar dan sudah merampas ruang ruang hidup perempuan itu sendiri.

Bacaan Lainnya

Dengan hal itu sejumlah aktivis perempuan Mamuju dari Sarinah GMNI, Kohati HMI, Perempuan FPPI, IMMAWATI, KOPRI yang menyepakati membentuk Aliansi Solidaritas Perempuan Mamuju untuk melaksanakan perlemen jalanan.

Adapun tema aksi tersebut adalah menolak secara tegas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Melalui Koordinator Lapangan (Korlap) Jusriah lewat pesan WhatsAap (WA) kepada Koreksi.id mengatakan, aksi yang dilakukan didepan kantor DPRD Provinsi Sulbar.

“Tuntutan kami yaitu, mensahkan RUU PKS, pertegas Perda No.6 tahun 2014, PPPA usut tuntas kasus kekerasan di Sulbar, meminta kepada PPPA berperan aktif dalam melakukan sosialisasi dan menindaklanjuti, hentikan eksploitasi anak dan melakukan pembinaan (healing) terhadap korban,” ucapnya.#siar.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *