JAKARTA – Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan dirinya setuju bila dilakukan kajian ulang terhadap Pilkada langsung seperti diwacanakan oleh Mendagri Tito Karnavian.
Menurut Bamsoet, sudah sejak lama wacana evaluasi Pilkada langsung itu dibahas oleh berbagai kalangan. Sewaktu masih menjabat sebagai Ketua DPR di periode lalupun, Bamsoet mengaku dirinya juga mendukungnya.
“Posisi saya mendorong agar dilakukan kajian,” kata Bamsoet, Senin (11/11/2019).
Kajian yang dimaksudnya melibatkan berbagai pihak seperti ahli, akademisi perguruan tinggi, dan pelibatnya, sehingga mengetahui manfaat maupun mudarat sistem politik demikian. Ujungnya kajian akan mengetahui apakah pilkada langsung memiliki lebih banyak manfaat atau mudarat.
“Kalau ternyata lebih banyak mudaratnya, sudah seharusnya dievaluasi melalui Undang-Undang pemilu. Tapi kalau lebih banyak manfaatnya bagi struktur demokrasi ya silahkan dilanjutkan,” kata Bamsoet.
Politikus Golkar itu lalu mengakui, banyak temuan oleh pihaknya bahwa pilkada langsung menyebabkan banyaknya terjadi pembelahan dan gesekan di akar rumput yang sangat mengkhawatirkan. Plus politik uang atau transaksional yang luar biasa, yang mendorong tumbuh suburnya korupsi di pejabat daerah.
“Kita tidak bisa mengharapkan hal yang luar biasa dari kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, kalau untuk biaya mereka maju dan menang saja dibutuhkan puluhan bahkan ratusan miliar,” ujarnya sambil menambahkan bagaimana mungkin kita mengharapkan kerja-kerja yang mengusung prorakyat dari para pemimpin daerah ini kalau biayanya sangat tinggi dan ketergantungannya ke partai politik itu sangat besar.#Mar/SP/Red
