Bisakah Terdakwa yang Dibebaskan Hakim Menuntut Balik Pelapor?

PERTANYAAN

Seseorang melaporkan terjadinya suatu peristiwa kemudian perkaranya ditindaklanjuti oleh kepolisian sampai kemudian disidangkan akan tetapi dalam putusan menyatakan terdakwa tersebut bebas. Pertanyaan saya apakah kemudian terdakwa yang dinyatakan bebas tersebut dapat menuntut kembali kepada si pelapor dalam perkara pencemaran nama baik?

Bacaan Lainnya

JAWABAN

Menurut The Law Dictionary, pencemaran nama baik (defamation) adalah perbuatan yang merusak atau membahayakan reputasi seseorang dengan pernyataan palsu dan jahat. Di Indonesia, seseorang bisa dituntut karena pencemaran nama baik jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur pasal KUHP atau UU 1/2023 yang disebutkan dalam artikel Perbuatan yang Termasuk dalam Pasal Pencemaran Nama Baik.

Selain itu, pelaku pencemaran nama baik di media sosial juga dapat dijerat dengan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp400 juta.

Disamping tuntutan pidana, perbuatan pencemaran nama baik/penghinaan juga bisa digugat secara perdata berdasarkan Pasal 1372-1380 KUH Perdata. Gugatan perdata bisa ditempuh jika korban penghinaan menghendaki ganti kerugian atau permintaan maaf oleh pelaku.

Dalam praktik bisa saja pelaku perbuatan pencemaran nama baik atau penghinaan diperkarakan secara bersamaan antara pidana dengan gugatan perdata. Hal ini pernah terjadi dalam kasus pencemaran nama baik dalam perkara pidana, Putusan MA No. 882.K/Pid.Sus/2010 menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan sanksi 6 bulan penjara dengan masa percobaan selama satu tahun. Sedangkan dalam perkara perdatanya, Putusan MA No. 300.K/Pdt/2010 membebaskan terdakwa dari tuntutan ganti kerugian.[1] Terkait dengan dua putusan yang bertentangan tersebut, selanjutnya terdakwa mengajukan peninjauan kembali, dan ahkirnya Putusan MA No. 225 PK/PID.SUS/2011 membatalkan Putusan MA No. 882.K/Pid.Sus/2010.

Pengajuan tuntutan pencemaran nama baik harus disertai kebijakan berdasarkan pertimbangan yang utuh. Dalam banyak kasus yang terjadi di Indonesia tampak fenomena delik pencemaran nama baik bisa dimanfaatkan oleh pihak yang powerful untuk menekan pihak yang lebih lemah posisi tawarnya. Di kalangan aktivis HAM sering mempertentangkan keberadaan delik pencemaran nama baik dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat yang demokratis.[2]

Bisakah Terdakwa yang Dibebaskan Menuntut Balik Pelapor?
Menurut Pasal 1 butir 24 KUHAP, laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Dengan demikian melaporkan peristiwa pidana merupakan:

Hak bagi setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana (Pasal 108 ayat (1) KUHAP).
Kewajiban, bagi:
Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik (Pasal 108 ayat (2) KUHAP);
Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana (Pasal 108 ayat (3) KUHAP).
Setelah laporan diterima oleh penyelidik atau penyidik dan apabila selanjutnya proses pemeriksaan berlanjut pada tahap penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan, pada akhirnya hakim harus menjatuhkan putusan. Ada tiga kemungkinan putusan hakim:[3]

Jika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya, maka hakim akan menjatuhkan putusan berupa pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP);
Jika perbuatan terdakwa terbukti namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka hakim akan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).
Jika perbuatan yang didakwakan pada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka hakim akan menjatuhkan putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).
Jadi bisa saja terjadi bahwa apa yang dilaporkan oleh seseorang ternyata tidak terbukti, dan berakibat diterbitkannya putusan bebas. Menyambung pertanyaan Anda, kami berpendapat pada prinsipnya tindakan melaporkan seseorang atas dugaan terlibat pada peristiwa tindak pidana, adalah hak yang dilindungi undang-undang. Bahkan untuk tindak pidana tertentu dan bagi pegawai negeri melaporkan tindak pidana yang diketahui merupakan kewajiban. Dengan demikian, sebuah laporan yang dilandasi oleh iktikad baik, sekalipun dalam persidangan ternyata tidak terbukti, bukanlah merupakan pencemaran nama baik karena dalam hal ini tidak terdapat unsur sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (terlapor).

Pengecualian dari prinsip tersebut adalah apabila dalam membuat laporan, seseorang (pelapor) memiliki niat atau tujuan untuk menyerang kehormatan atau nama baik terlapor dengan sengaja mengajukan laporan palsu. Jika terjadi demikian, pelapor harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup untuk memenuhi unsur-unsur pasal pencemaran nama baik.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Putusan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 300.K/Pdt/2010;
Putusan Mahkamah Agung Nomor 882.K/Pid.Sus/2010;
Putusan Mahkamah Agung Nomor 225 PK/PID.SUS/2011.

Referensi:

Al. Wisnubroto, Konsep Hukum Pidana Telematika, Yogyakarta: UAJY, 2011;
Al. Wisnubroto dan Cesar A. Munthe, Hukum Acara Pidana: Sistem, Regulasi & Praktik, Yogyakarta: Suluh Media, 2022;
Yesuneh Aweke Kabtiyemer, Defamation Law in Ethiopia: The Interplay between the Right to Reputation and Freedom of Expression, Beijing Law Review Vol. 09 No. 03, 2018;
The Law Dictionary, yang diakses pada 21 Mei 2024, pukul 15.00 WIB.
[1] Al. Wisnubroto, Konsep Hukum Pidana Telematika, Yogyakarta: UAJY, 2011, hal. 333-334

[2] Yesuneh Aweke Kabtiyemer, Defamation Law in Ethiopia: The Interplay between the Right to Reputation and Freedom of Expression, Beijing Law Review Vol. 09 No. 03, 2018

[3] Al. Wisnubroto dan Cesar A. Munthe, Hukum Acara Pidana: Sistem, Regulasi & Praktik, Yogyakarta: Suluh Media, 2022, hal 264-266.(**)

Oleh: Adv.Muh.Ridwan Haminuddin, SH.MH.MM.MBA

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *