JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengusulkan dibentuknya panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus) gabungan untuk membongkar mafia kesehatan.
Hal itu dia sampaikan dalam rapat kerja gabungan dengan Komisi VI, VII dan IX DPR RI yang menghadirkan beberapa pihak kementerian yang menjadi mitra kerja. Rapat berlangsung secara virtual.
“Saran saya pimpinan melalui rapat gabungan ini kita dorong untuk dibentuk apakah itu panja gabungan, atau pansus untuk khusus menyoroti mafia kesehatan,” kata dia Selasa (5/5/2020).
Hal tersebut menurutnya, perlu dilakukan karena melihat lambatnya gerak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mendorong produksi alat kesehatan (alkes) dalam negeri guna memenuhi kebutuhan saat pandemi virus Corona (COVID-19).
Namun dalam raker gabungan tersebut, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto berhalangan hadir. Kembali ke persoalan yang dia sampaikan, menurutnya saat ini Kemenkes terkesan menghambat produksi alkes dalam negeri dan lebih mengutamakan produk-produk impor.
“Saya fraksi Golkar dari Komisi VII melihat dan membaca ada indikasi permainan mafia kesehatan di Kementerian Kesehatan, yang seakan-akan membuat dan membangun sistem yang fungsi sistem itu adalah menolak produk-produk yang ada di dalam negeri, di mana lebih mendorong dan memprioritaskan produk-produk impor yang masuk,” jelasnya.
Dia menjelaskan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) sudah mengembangkan prototipe alat-alat kesehatan untuk penanganan virus Corona. Sayangnya, dia menganggap Kemenkes tak mendukung sepenuh hati.
“Jangan sampai hari ini COVID-19 sudah lewat, Anda baru tiba-tiba, ujug-ujug keluarkan itu izin-izinnya. Di mana nalar kita hari ini. Nalar publik ini dipertanyakan lho Pak. Mohon penjelasannya ini lho. Ini saya tekankan betul-betul, saya mohon penjelasan sejelas-jelasnya dari Kementerian Kesehatan dan jangan lagi pakai alasan prosedural,” tambahnya.#dtk/red.
