MAMUJU – Aksi demo dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra terkait pelayanan dilakukan pihak rumah Sakit Regional dan BPJS, seperti dialami Sitti Hadara warga Dusun Parundang, Desa Sumare, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju saat dirawat di Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat, akibat penyakit dideritanya yaitu penyakit gula, harus tersandera karena tak mampu membayar biaya pengobatan.
Olehnya, itu HMI menggelar demo di DPRD Provinsi Sulbar selanjutnya mendudukkan semua pihak terkait diantaranya, pihak Rumah Sakit Regional, BPJS dan Dinas Sosial.
Hadir dalam aksi HMI di ruangan pimpinan lantai II gedung DPRD Sulbar, Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, Wakil Ketua III, Abdul Rahim dan wakil Komisi 2 DPRD Sulbar, Hatta kainang dan anggota DPRD lainnya.
Pihak HMI meminta ketegasan kepada DPRD terutama dalam pengawasan, kepada pihak Rumah Sakit dan BPJS serta Dinas Sosial dalam hal pendataan dan pelayanan.
“Kami meminta ketegasan dari DPRD Sulbar atas apa yang dilakukan Rumah Sakit Regional, BPJS tidak mengedepankan nilai-nilai kemanusian hanya berpikir sisi keuntungan yang dialami Ibu Sitti Hadera,” ungkap Ketua HMI Cabang Manakarra, Supliadi, Mamuju, Kamis (20/2/2020)
Melalui Wakil Ketua III DPRD Sulbar, Abdul Rahim secara tegas jika masalah yang menimpa Sitti Hadera akan terjadi lagi kedepannya dalam hal pendataan serta mengarah menon aktifkan kartu BPJS, Abdul Rahim menilai kinerja BPJS hanya memikirkan sisi keuntungan semata melupakan nilai-nilai kemanusian.
“Ini tamparan buat pemerintah, kasus yang dialami ibu Sitti Hadara tidak sepatutnya terjadi, sepertinya sudah tidak punya hati dan perasaan. Jika BPJS tidak membawa sisi kebaikan dan kemanusian, lebih baik angkat kaki dari Provinsi Sulbar atau sekaligus bubarkan saja, karena tidak ada asas manfaat juga,” tegas Abdul Rahim legislator NasDem dapil Polman.#Jaya.
