MAMUJU – Issu penjualan pulau Malamber menjadi perhatian publik baik Nasional dan terutama masyarakat Sulbar, olehnya itu issu tersebut menjadi pembahasan unsur Ketua DPRD Provinsi Sulbar dengan menggelar rapat dihadiri Biro Pemerintahan, Biro Hukum dan BPN (Badan Pertanahan Nasional) di ruang kerja Wakil Ketua 3 DPRD Sulbar, Abdul Rahim, Senin (22/6) kemarin.
Polemik tersebut juga mendapat perhatian serius dari Fraksi Partai Demokrasi Idonesia Perjuangan (PDI P) Sulbar, H.Abdul Halim, dia akan memanggil pihak Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Mamuju.
“Issu pemberitaan terkait jual beli Pulau Malamber, sudah masuk ke ranah hukum, diambil pihak yang dituduhkan ke pihak pembeli. Hal itu harus diantisipasi terutama pihak Pemkab Mamuju, karena Pulau Malamber masuk wilayah Kabupaten Mamuju,” ungkap Abdul Halim juga selaku Wakil Ketua 2 DPRD Provinsi Sulbar, kepada koreksi.id, Selasa (23/6/2020) melalui sambungan telpon selulernya.
Menurut legislator asal Dapil Polman ini, dia berharap pihak Pemerintah Provinsi Sulbar dan Pemkab Mamuju menginventaris dan memberi pelayanan kepada masyararakat yang ada di pulau-pulau terluar di Sulbar.
“Fraksi PDI Perjuangan berharap pihak Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamuju menginvetaris dan memproteksi pelayanan masyarakat yang ada di pulau-pulau terluar Sulbar,” harap Abdul Halim.
Lebih lanjut, Abdul Halim mengatakan, jika memang betul ada oknum yang membeli Pulau Malamber, hal itu adalah tamparan buat pemerintah.
“Jika betul ada oknum yang membeli Pulau Malamber tersebut, itu sebuah tamparan buat kita dan pemerintah, jangan sampai dari ke 16 pulau kita nasibnya ada yang sama dengan Pulau Lereklerekan,” ungkapnya.
“Dalam waktu dekat kita akan panggi pihak Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamuju untuk membahas issu jual beli Pulau Malamber,” tutup Abdul Halim.#Jaya.
