MAMUJU – Carut marut pelayanan dunia kesehatan masih menjadi fenomena di negeri ini. Termasuk di Provinsi Sulbar, Mamuju, mengalami hal itu, hanya karena BPJS dan KIS sudah tidak aktif. Akhirnya Sitti Hadera tersandera dengan tagihan sekitar Rp.5.000.000.
Terkait hal itu, puluhan aktivis dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra menggeruk Gedung DPRD Sulbar dikawal puluhan aparat kepolisian dari Polresta Mamuju, Kamis (20/2/2020).
Kordinator lapangan (korlap) Muh.Atmaja dalam aksi, meminta kepada DPRD Sulbar untuk menghadirkan pihak-pihak yang terlibat dalam jasa pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin diantaranya, BPJS Mamuju, Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar, RSUD Regional dan Dinas Sosial.
“Kami dari HMI Cabang Manakarra turun aksi atas keprihatinan terkait penyaderaan Ibu Sitti Hadera,pada pihak Rumah Sakit Regional hanya tidak mampu membayar biaya rumah sakit senilai Rp5 juta dan kartu BPJS tidak diaktifkan,” kata Atmaja dalam orasinya didepan Gedung DPRD Provinsi Sulbar.
Dia juga mendesak DPRD Sulbar untuk memaksimalkan pengawasan pada dua institusi yakni BPJS dan Rumah Sakit Regional Sulbar, dalam hal pelayanan masyarakat kurang mampu. Selain itu, ia juga mendesak pihak BPJS untuk melakukan kordinasi nama- nama peserta BPJS yang dinon aktifkan maupun masyarakat yang belum terdata.
“Kami minta ketegasan kepada DPRD Sulbar untuk mendesak Dinas Sosial dalam hal proses pendataan masyarakat miskin masuk dalam data peserta BPJS, baik yang sudah dinon aktifkan maupun masyarakat yang belum terdata,” terangnya.
Tak lama berselang, aksi demo dikawal pihak aparat kepolisian berjalan dengan terkendali, nampak Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Sulbar, Hatta Kainang mendatangi para pendemo dan mengarahkan ke ruang pertemuan pimpinan dihadiri Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, Wakil Ketua III, Abdul Rahim bersama institusi terkait, yaitu pihak BPJS, Rumah Sakit Regional dan Dinas Sosial.
“Saya sangat menyayangkan, peristiwa tidak sepatutnya terjadi dialami Ibu Sitti Hadera sampai rekan-rekan dari HMI mengadakan demo ke DPRD, ini pembelajaran buat pihak Rumah Sakit Regional dan Dinas Sosial, BPJS agar kedepan tidak ada lagi terjadi seperti dialami ibu Sitti Hadera,” ungkap Suraidah Suhardi, juga legislator Demokrat.#Jaya.
