MAMUJU – Carut marutnya pengelolaan anggaran kerjasama media di Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Sekwan DPRD) Provinsi Sulbar, menuai sorotan dari beberapa media loKal yang dimana selama ini menjadi mitra kerja pihak Sekwan DPRD.
Pasalnya, pengganggaran dikembalikan kepada pihak anggota DPRD dimana sebelumnya sudah di plot, olehnya itu menjadi kesan, seakan-akan ada pihak memonopoli anggaran.
Hal itu, menjadi perhatian dan sorotan organisasi Ikatan Jurnalis Sulbar (IJS), hal itu dikatakan, Irham Azis selaku Ketua IJS.
“Anggaran di Sekwan DPRD Sulbar yang di alokasilan untuk media sarat dengan kegiatan monopoli dan terkesan amburadul, media yang diharuskan oleh Sekwan untuk mendapatkan rekomendasi melalui anggota dewan, agar bisa bekerja sama di DPRD Sulbar, sangat tidak evektif dan akan menimbulkan permasalahan,” ungkap Irham kepada sejumlah awak media di sekertariat IJS Jalan Andi Depu, Mamuju Senin (20/4/2020).
Irham menilai, selama ini media tidak pernah diajak DPRD Sulbar, untuk melakukan konsolidasi dan berdiskus, terkait tata cara kerja sama media, sehingga sistem yang berjalan saat ini tidak jelas dan kacau balau.
“Media yang akan dibayarkan di DPRD Sulbar, hanya media yang mempunyai rekomendasi dari anggota DPRD, lantas bagaimana nasib media yang tidak memiliki rekomendasi. Jadi saya kira sistem ini tidak di benarkan,” tegas Irham.
Lebih lanjut, Irham mengatakan bahwa melalui lembaga IJS akan menelusuri aktifitas kerjasama media yang ada di DPRD.
“Kami akan telusuri aktifitas kerjasama Media yang ada di DPRD Sulbar, jika faktanya kami temukan manipulasi dan pelanggaran, tentunya akan kami laporkan,” ungkapnya.
Irham juga mempertegas, bagimana sistem kerjasama media di DPRD Sulbar, agar dijelaskan secara transparan dan tidak melibatkan anggota dewan untuk mengurusi anggaran media karena hakikatnya berbeda.
“Kenapa media harus dapat rekomendasi anggota dewan dulu, baru bisa bekerjasama dengan DPRD Sulbar, ini tentunya akan menjadi masalah besar di kemudian hari,” tutupnya.#Red/Jaya.