MAMUJU – Terkait issu jual beli Pulau Malamber dimana masih masuk wilayah Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat menjadi bahan pembicaraan dan pemberitan Nasional, sehingga unsur Ketua DPRD Sulbar memanggil dinas terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Kelautan dan Perikanan, Biro Hukum dan Biro Pemerintahan melakukan rapat, diruang kerja Wakil Ketua 3 DPRD Sulbar, Abdul Rahim, Senin (22/6/2020).
Abdul Rahim didampingi Ketua 1 DPRD Sulbar, Usman Suhuria dan Ketua DPRD Suraidah Suhardi, wakil Ketua 2 Abdul Halim.
Dalam rapat tersebut, Abdul Rahim sangat menyesalkan adanya tindakan penjualan pulau dimana pembelinya adalah salah satu kepala daerah di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
“Sangat disesalkan tindakan penjualan Pulau Malamber dan sudah mencederai masyarakat Sulbar, apalagi pernyataan diucapkan Bupati Penajam Paser Utara mengatakan, issu pembelian Pulau Malamber merembet kepada perkataan pembelian Pulau Sulawesi. Itu tidak pantas diucapkan seorang pejabat apalagi seorang bupati,” ucap Abdul Rahim.
Pasalnya, sebelumnya Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gaffur Masud mengatakan disalah satu media Nasional, bahwa pihak warga setempat menjual Pulau Malamber, karena masyarakat tidak mendapat perhatian publik dari pemerintah setempat.
“Bupati Penajam Paser Utara, tidak pantas mengatakan bahwa warga di Pulau Malamber tidak mendapat perhatian publik dan warga tidak sejahtera, memangnya semua warga Penajam sudah sejahtera semua dibawah pimpinan bupatinya,” tegas Abdul Rahim dari legislator Partai NasDem .#Jaya.
