OPINI | KOREKSINEWS – Politik anggaran mempengaruhi proses dan penyusunan suatu kebijakan. Tarik ulur kepentingan tak terelakkan. Kepentingan golongan maupun pribadi akan menjalankan perannya masing masing. Kondisi demikian dapat mempengaruhi porsi kebijakan yang pro rakyat.
Sejatinya para anggota parlemen yang telah melakukan reses pada daerah pemilihannya masing masing mampu memperjuangkan aspirasi aspirasi atau titipan masyarakat (konstituen) yang telah diserapnya untuk segera ditindak lanjuti pada pembahasan RAPBD yang dikemas dalam bentuk pokok pokok pikiran (Pokir) anggota parlemen.
Demikian juga dengan pemerintah daerah, seyogyanya hasil hasil kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) dapat dijadikan kegiatan atau program prioritas dalam pembangunan dan pengembangan daerah ke depannya.
Melalui kegiatan Musrembang ini, segala kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat dikenali secara seksama. Kebutuhan kebutuhan apa saja yang urgent untuk ditindak lanjuti dan harus segera dipenuhi.
Pemenuhan kebutuhan (dasar) masyarakat (jalan, air, listrik, dlsbnya). Akan sulit dikompromikan dan ditoleransi oleh masyarakat (grassroot) jikalau pelayanan maupun pemenuhan kebutuhan tersebut tidak berjalan dan tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
Resistensi terhadap suatu produk regulasi terjadi akibat adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat yang tidak berimbang. Olehnya itu, kajian dan analisis yang tepat sangat penting dilakukan untuk mencari titik temu guna menemukan solusi terbaik dan keputusan keputusan yang tepat agar pemenuhan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat dapat terakomodir secara adil.
Ketika tercipta hubungan yang harmonis (equilibrium) antara pemerintah dan masyarakatnya, maka “himbauan menjadi aksi” dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.(**)
Oleh : Muhammad Khalid
Penulis tinggal di Sengkang Kabupaten Wajo
