LPP Jatikor RI: Pemkab Mamuju Harus Jeli Antisipasi Dampak Sosial Ekonomi akibat Corona

MAMUJU –  Memasuki bulan ke dua sejak pandemi corona virus desease (Covid-19) melanda Kabupaten Mamuju, kondisi sosial ekonomi masyarakat kian terasa dampaknya. Hal tersebut membutuhka,  sebuah langkah penanganan  lebih serius dari Pemerintah Kabupaten  (Pemkab) Mamuju.

Hal itu, diungkapkan Ketua Tim Investigasi Lembaga Penelitian Pengawasan Kebijakan Publik dan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia (LPP Jatikor RI),Edi Kurniawan melalui pesan pers secara tertulis kepada Koreksi.id, Minggu (19/4).

Bacaan Lainnya

“LPP Jatikor RI menilai sejauh ini pemerintah telah mengalokasikan sebagian dana dari APBD untuk pengadaan APD dan biaya lain untuk menanggulangi penyebaran Covid 19 di daerah ini. Namun seyogyanya pemerintah kabupaten, lebih  peka dalam melihat Persoalan yang dihadapi masyarakat, Jangan hanya bisanya bagi masker, penyemprotan desinfektan dan bagi- bagi hand sanitizer saja, karena itu hanya dapat membunuh virus Corona nya saja.Tapi tidak untuk membunuh rasa keresahan dan ketakutan masyarakat, dalam menghadapi ancaman lainnya, berupa kelaparan dan tekanan debt kolektor, dimana setiap hari datang menagih karena telat angsuran yang harus dibayar,” terang Edi Kurniawan.

Menurutnya, Pemkab Mamuju seharusnya bisa melihat seperti apa kondisi masyarakat  saat ini.  Secara komprehensif sebagai akibat dari peraturan sosial distancing  dan fysical distance dari pemerintah, membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, terutama yang bekerja sebagai pekerja harian.

“Karena pembatasan social, membuat mereka terpuruk sehingga sudah semestinya pemerintah yang harus lebih berfikir keras untuk dapat menghadirkan solusi. Begitu juga anggota DPRD sebagai perwakilannya rakyat, kalian di gaji untuk mewakili kepentingan rakyat dan mengawasi kebijakan pemerintah untuk kepentingan rakyat dan bukan datang ke DPRD Sebagai seorang raja yang mau dilayani,” ungkapnya.

Untuk itu, LPP Jatikor RRI menilai apakah pengelolaan anggaran untuk pengadaan APD benar-benar terdistribusi dan tepat sasaran, olehnya itu  Tim Investigator LPP Jatikor RI telah melakukan penelusuran disejumlah Puskesmas, terkait informasi bahwa pemerintah telah membagikan APD di setiap Puskesmas. Namun belum seutuhnya lengkap jika mengacu kepada SOP penanganan pasien Covid-19 ini. Sehingga muncul pertanyaan anggaran yang demikian banyak, telah digelontorkan masa hanya seperti yang disiapkan.

“Belum lagi pembangunan ruang isolasi yang kata Bapak Sekda menelan dana lebih kurang Rp500juta, itu juga tidak jelas peruntukkannya, karena ruang isolasi yang dimaksud sampai saat ini ni itu tidak ada yang baru. Karena ruang Isolasi yang  disiapkan oleh pihak rumah sakit, adalah ruang observasi di UGD Rumah Sakit Umum, menurut keterangan dari petugas RSUD menjelaskan, bahwa tidak ada yang berubah,” ungkapnya.

Olehnya itu, pihak LPP Jatikor RI meminta kepada Bupati Mamuju untuk jeli dalam melihat persoalan pandemic Covid-19 agar tidak mengeluarkan kebijakan yang hasilnya malah tidak bijaksana.

“Harus transparan dalam penggunaan anggaran, agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Menerbitkan surat stimulus kredit pembiayaan pada Bank dan Leasing agar membebaskan warga Mamuju dari tuntutan pembayaran selama setahun sesuai amanat Presiden dan POJK,” harapnya.

Lanjut kata, Edi Kurniawan meminta Pemkab Mamuju mendistribusikan Bantuan Langsung Tunai (BLT)  tepat sasaran, serta khusus buat Ketua Gugus Penanganan Covid-19 Kabupaten Mamuju, khusus Sekda Mamuju  untuk menganalisa dengan baik kondisi masyarakat untuk mempertimbangkan kebijakan pemberlakuan PSBB.

“Kalau memang dipandang perlu, sudah semestinya Tim Gugus  Covid-19  memberlakukan PSBB agar masyarakat jelas dalam mematuhi aturan pemerintah, agar setiap haknya sesuai amanat konstitusi sebagai korban dari dampak pandemi Covid-19 tersebut, sesuai yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan,” tutupnya.#Red/Jaya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *