LPP TVRI Sulbar Gelar Dialog Publik, Peran Pers Mendukung Pemilu 2024

MAMUJU – Menyongsong Pemilu 2024, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Sulawesi Barat menggelar Dialog Publik Suara Demokrasi.

Dialog Publik ini mengangkat tema “Peran Pers Dalam Mendukung Pelaksanaan Pemilu 2024” di Cafe Ruang Rindu, Jalam Andi Makkassau, Kabupaten Mamuju, Senin (18/12/2023).

Bacaan Lainnya

Kegiatan dipandu langsung oleh Host TVRI Sulbar, Imelda Adhi Yanti. Narasumber Ketua KPU Sulbar, Said Usman Umar dan praktisi media, Adi Arwan Alimin.

Dalam dialog tersebut beragam pandangan yang lahir mulai dari tantangan kepemiluan, kesadaran politik, hingga kolaborasi media dan KPU Sulbar.

Said Usman Umar mengatakan, tantangan yang dihadapi oleh penyelenggaraan Pemilu yakni lemahnya kesadaran politik.

Said Usman menyebut, lemahnya kesadaran tersebut menyoal latar belakang visi misi calon legislatif yang sangat jarang di muat oleh media.

Sehingga kata dia, mindset media melihat bahwa hal ini mesti dibangun, sebab selama ini hanya menyorot kesalahan Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU bersifat personal yang seksi menjadi konsumsi publik.

Dalam sesi dialog, hal itu masih dianggap dalam batas wajar, karena media turut terlibat memberitakan fakta yang terjadi secara kritis dan berimbang.

“Kesadaran politik kita di Sulbar ini masih rendah, mestinya juga teman-teman media membahas juga visi misi setiap calon,” jelasnya.

“Dalam gambaran media kita, sekedar masalah dalam internal lembaga pemilu, tetapi kami tidak anti kritik karena kami juga adalah lembaga publik, cuma kesadaran kritik bersifat rasional mesti ditelaah apakah membawa perbaikan atau tidak,” urainya.

Terkait perihal kolaborasi dengan media membutuhkan anggaran yang cukup apalagi anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tidak proporsional.

“Karena kita tahu ini lembaga KPU, betul memang punya anggaran tetapi hanya berkaitan dengan tahapan proses pelaksanaan kegiatan,” ujarnya.

“Rata-rata anggaran kami terporsikan tahapan pemilu, makanya kita susah mengotak atik kalau bersumber dari APBN, tetapi kalau Pilgub dan Pilbup, itu mudah yang penting ada regulasi mendukung, tetapi ini kita mesti hati-hati melakukan pleno mengambil kebijakan, karena pelaksana teknis itu sekretariat,” terangnya.

Sementara praktisi media, Adi Arwan Alimin, menjelaskan ada sembilan elemen Jurnalisme dalam Buku Bill Covakh dimana dari sembilan elemen tersebut lebih menitik beratkan keseimbangan persepsi media disulawesi barat itu bisnis dan idealisme.

Selain itu, dua hal untuk mendorong kepemiluan yang lebih baik dan berkualitas.

“Ada dua hal untuk menilai kualitas pemilu, pertama berapa persen datang ke TPS, dan seberapa berkualitas pilihan setiap orang,” sebutnya.

“Menurut saya, peran tersebut yang dapat digerakkn oleh media, bagaimana seharusnya kualitas pilihan itu di tentukan di TPS nantinya, dan soal anggaran media itu bisa dibicarakan dengan internal KPU, sebab bisnis dan idealisme pers tidak bisa dipisahkan,” kunci wartawan senior Sulbar ini, yang juga pernah menjadi Komisioner KPU Sulbar dua periode.(**)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *