Mengusung Politik Gagasan Pada Kompetisi Pilkada Wajo 2024

OPINI – Pilkada  Wajo 2024 diharapkan dapat menjadi titik awal “bangkitnya” politik gagasan (non politik populis) untuk kemudian diterapkan pada kompetisi Pilkada Wajo di masa masa yang akan datang. Dengan mengusung politik gagasan, maka kompetisi akan menjadi ajang “adu ide ide” sehingga dapat mendongkrak jumlah pemilih cerdas.dan rasional yang ada di Kabupaten Wajo.

Sesungguhnya esensi pemilihan kepala daerah merupakan proses pencarian kepemimpinan daerah yang memiliki “big ideas” untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkesinambungan dalam kerangka mewujudkan kemandirian daerah dan pemberdayaan masyatakat.

Bacaan Lainnya

Rakyat selaku konstituen, khususnya kaum intelektual sebagai representasi pemilih cerdas dan rasional tentulah mengharapkan dan menginginkan kompetisi Pilkada Wajo 2024 menjadi ajang adu gagasan (non politik populis).

Dengan hadirnya politik gagasan sejak dini, diharapkan dapat menjadi “pameran ide ide” sebagai upaya menjawab segala macam tantangan dan permasalahan yang ada di kabupaten Wajo.

Olehnya itu, para tokoh tokoh atau calon kandidat yang berkeinginan berkompetisi di Pilkada Wajo 2024, seyogyanya.dapat menawarkan.gagasan dan ide ide yang kreatif, inovatif, dan agresif (progresif) untuk kemudian dituangkan melalui program atau kegiatan sebagai bahan kampanye.

Gagasan dan ide ide brilian juga dapat menjadi “bank idea” bagi generasi selanjutnya, sebab gagasan dan ide ide tidak mesti dilaksanakan di masa sekarang, namun dapat pula dilaksanakan di masa masa mendatang.

Beragam permasalahan/persoalan membutuhkan solusi solusi terbaik (back up plan) agar segala kebutuhan (dasar) masyarakat khususnya air dan listrik dapat terpenuhi sebagaimana layaknya. Untuk itu, dibutuhkan tesis program unggul yang terarah dan terukur dari tokoh tokoh atau calon kandidat yang akan berkompetisi di Pilkada Wajo 2024.

Dengan mengusung politik gagasan, diharapkan para kontestan pilkada nantinya, mampu menjawab berbagai permasalahan dan issue yang berkembang di kabupaten Wajo. Semisal ; dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dan pemberdayaan masyarakat, salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni mengoptimalkan pendapatan daerah ; pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan daerah lainnya yang sah.

Para tokoh atau calon kandidat seyogyanya dapat menawarkan kepada masyarakat (konstituen) tentang rencana taktis dan rencana strategis dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah Wajo kedepannya tanpa membebani masyarakat.

Dengan menerapkan politik gagasan, maka masyarakat (voters) dapat menjadikannya sebagai “tolok ukur” dalam memilih pemimpin yang berkualitas (berintegritas dan berkompeten), sebab satu “suara cerdas” akan menentukan arah pembangunan daerah Wajo ke depannya.

Upaya penerapan politik gagasan, haruslah didukung dengan penegakan undang undang pemilu sebab demokrasi hanyalah retorika semata jikalau nomokrasi tak menyertainya dan pemilu Jurdil hanyalah slogan semata jikalau undang undang pemilu tak ditegakkan.

KPU dan Bawaslu Kab. Wajo yang telah diberi wewenang oleh negara selaku pelaksana dan pengawas pemilu, sejatinya “bekerja dan bergerak cepat” secara profesional dan proporsional untuk saling mendukung sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu guna menyukseskan pemilu yang demokratis.

Pemilu Jurdil merupakan “pintu masuk” bagi politik gagasan, “musuh besar” politik gagasan adalah money politic. Bukan tanpa dasar, politik uang.saat ini sudah menjadi hal yang lumrah di tengah tengah kehidupan masyarakat. Praktik ini telah menjadi konsumsi publik yang begitu familiar di telinga dan selalu menjadi perbincangan hangat di warung warung kopi (trending topik) ketika memasuki tahun politik.

Manakala tokoh tokoh muncul di “permukaan” sebagai calon kandidat pemilu, hal mendasar yang menjadi perbincangan adalah seberapa besar ketersediaan “money” yang dimiliki si kandidat tersebut. Al hasil nilai nilai integritas maupun kompetensi hanya menjadi “sajian pelengkap” semata bukan lagi menjadi “sajian utama” dalam proses pencarian/penentuan figur kepemimpinan daerah.

Bukankah integritas dan kompetensi yang mestinya dijadikan “benchmark” dalam memilih pemimpin untuk menjalankan kekuasaan negara !!

Pencegahan praktik politik uang haruslah menjadi prioritas utama bagi penyelenggara pemilu. Bawaslu Kab. Wajo sebagai garda terdepan pengawal demokrasi mestinya melakukan kampanye “TOLAK &, LAWAN POLITIK UANG” secara massif dan intensif misal melalui baliho, spanduk, pamflet, buklet, leaflet, dan stiker dari kota hingga ke pelosok desa ataupun dengan cara cara efektif lainnya.

Tanpa penegakan undang undang pemilu oleh KPU dan Bawaslu Kab. wajo, maka ekspektasi masyarakat (konstituen) yang “merindukan” pemilu demokratis hanya menjadi harapan hampa belaka. Untuk itu, sebagai satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaran pemilu, KPU dan Bawaslu kab. Wajo mestinya dapat bertindak secara utuh, serasi, dan tidak terpecah belah walaupun secara prinsipil memiliki tugas dan wewenang yang berbeda., namun kedua lembaga ini haruslah saling mengisi antara satu dengan lainnya dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut penyelenggaraan pemilu.

Adanya perbedaan pandangan yang berkepanjangan tanpa adanya keputusan akhir (kesepakatan bersama) dapat membuat publik bertanya tanya akan kinerja kedua lembaga tersebut yang dapat memunculkan spekulasi spekulasi negatif seperti adanya egosentris kelembagaan, tudingan “masuk angin” ataupun tudingan tudingan miring lainnya. Olehnya itu, KPU dan Bawaslu kab. Wajo semestinya saling mendukung dan memotivasi dalam menyukseskan pemilu demokratis pada kompetisi Pilkada Wajo 2024 dan kompetisi pemilu di masa masa yang akan datang.

Selain memerangi money politic, netralitas PNS juga patut dijaga oleh Bawaslu kab. Wajo. Bukan tanpa sebab, tahun politik merupakan “masa kritis” dalam menumbuhkan dan mengembalikan kembali kepercayaan (trust) masyarakat selaku pemilih (konstituen). Kubu petahana maupun kubu pesaing akan saling adu strategi guna memenangkan kompetisi Pilkada Wajo 2024.

Pada masa inilah, peran oknum PNS yang berpolitik praktis (penulis menggunakan kata oknum karena tindakan yang dilakukan bersifat personal/perorangan bukan atas nama instansi) akan muncul dan “bermain” baik secara terang terangan, diam diam, maupun bermain dua kaki (berada diantara kubu petahana dan kubu pesaing).

Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps Jiwa dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, “PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik”. Ketentuan dan larangan tersebut harus dipatuhi oleh PNS selaku “public servant”.

Praktik politisasi acap kali ditemukan ketika memasuki tahun politik. Oknum PNS yang berpolitik praktis akan berupaya mempolitisasi setiap bentuk program atau kegiatan yang menyangkut pemenuhan kebutuhan (dasar) masyarakat dengan tujuan penggiringan “voters”. Misalkan menyangkut informasi bantuan atau semacamnya, informasi tersebut tidaklah transparan untuk semua masyarakat yang membutuhkan, namun hanya segelintir orang tertentu saja yang diberitakan. Demikian halnya pada pelayanan publik, pelayanan diprioritaskan bagi orang orang yang sepaham atau di pihak yang sama. Tindakan “berani” berpolitik praktis oknum PNS tersebut, tiada lain bertujuan untuk memenangkan kandidat tertentu.

Kontribusi, partisipasi, dan loyalitas yang tinggi tentu mendapat appreciation yang layak (hubungan pertukaran berdasarkan kontrak politik). Weingrod (1968) menyebut hubungan tersebut sebagai patronage atau adanya hubungan quid pro quo antara partai yang berkuasa dan politik pendukung, di mana pekerja sektor publik digunakan sebagai hadiah dan ditukar dengan dukungan politik.

Perubahan dapat dimaknai sebagai suatu keadaan atau kondisi untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dalam konteks pembangunan daerah, perubahan yang dimaksud adalah pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan dalam kerangka mewujudkan kemandirian daerah dan pemberdayaan masyarakat.

Suatu program atau kegiatan yang sudah baik (positif) haruslah dilanjutkan atau dituntaskan (dipertahankan) sebab hal itu esensial bagi masyarakat (pro rakyat) sementara program atau kegiatan yang buruk (negatif) mestilah diperbaiki atau diganti (diabaikan) karena hal tersebut tidak esensial untuk masyarakat (kontra rakyat).

Adalah suatu kekeliruan besar ketika terjadi pergantian kepemimpinan daerah, program atau kegiatan yang pro terhadap rakyat tidak lagi dilanjutkan dan dituntaskan (mandeg) disebabkan adanya faktor kepentingan kelompok/golongan atau pribadi.

Bukankah kepentingan rakyat diatas segalanya!!

Atas dasar tersebut, para tokoh atau calon kandidat semestinya tetap mempertahankan dan melanjutkan program atau kegiatan yang esensial bagi masyarakat Wajo.

Dalam menyusun rencana kerja hendaknya para tokoh atau calon kandidat memproyeksikan tesis program atau kegiatan pada pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkesinambungan guna mewujudkan kemudian daerah dan pemberdayaan masyarakat Wajo.

Yang patut menjadi catatan penting atau penilaian bagi masyarakat selaku konstituen (voters) adalah sejauh mana program atau kegiatan yang ditawarkan oleh para tokoh atau calon kandidat telah terarah dan terukur (sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah).

Kontrak politik pada rakyat mesti dituntaskan dalam kurung waktu lima tahun. Olehnya itu, masyarakat (konstituen) mesti mengkaji dan menganalisis setiap program atau kegiatan yang ditawarkan oleh para tokoh atau calon kandidat sebelum menentukan pilihan politiknya secara cerdas dan rasional.

Tesis program yang dituangkan melalui program kerja yang dijadikan janji janji kampanye oleh para tokoh atau calon kandidat pada dasarnya mengatas namakan “untuk kepentingan rakyat”. Bukan tanpa sebab, program atau kegiatan yang pro terhadap rakyat tentunya akan mendapat banyak simpatik dari masyarakat selaku konstituen (voters).

Oleh sebab itu, demi mewujudkan janji janji kampanye yang menjadi kontrak politik antara calon kandidat terpilih dengan masyarakat, maka sejatinya parpol pengusung dan pendukung yang kalah pada kompetisi Pilkada Wajo 2024 dapat berbesar hati untuk menjadi oposisi agar tercipta konfigurasi politik yang demokratis di parlemen (DPRD Wajo).

Parpol pengusung dan pendukung yang kalah tidaklah kemudian bergabung menjadi bagian dari koalisi pemerintahan yang terpilih karena adanya faktor kepentingan kelompok/golongan.

Bukankah dalam membangun daerah tidak mesti menjadi bagian dari koalisi pemerintahan !!

Menjadi parpol oposisi di parlemen (DPRD WAJO), juga dapat berkontribusi positif pada pembangunan daerah Wajo dengan cara memberi masukan atau kritik konstruktif terhadap pemkab Wajo di saat kebijakan (policy) yang dikeluarkan tidak pro terhadap masyarakat. Selain itu, juga dapat mengawal sejauh mana implementasi kontrak politik (program kerja) yang mesti dituntaskan oleh pemerintahan terpilih dalam kurung waktu lima tahun sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah terhadap masyarakat.

Adanya kompromistis akan melemahkan tujuan kolektif rakyat. Bukan tanpa dasar, ketika parpol pengusung dan pendukung yang kalah lalu kemudian bergabung menjadi bagian dari koalisi pemerintahan, maka dapat diasumsikan bahwa telah terjadi kompromi politik, dalam hal ini berbagi kepentingan kelompok/golongan dengan alasan untuk menciptakan stabilitas politik. Adanya kesepakatan politik antar parpol (quid pro quo) akan menggerus kepentingan rakyat.

Dengan demikian, masyarakat Wajo dapat menilai partai politik mana saja yang dengan “tulus” mengedepankan kepentingan rakyat dibanding dengan kepentingan kelompok untuk kemudian dijadikan tolok ukur dalam menentukan pilihan politik pada kompetisi pemilu (Pileg dan Pilkada Wajo) pada periode periode berikutnya.(**)

Oleh : Muhammad Khalid

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *