PALU – Organisasi Kepemudaan Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI) Komisariat Universitas Tadulako (Untad) menggelar unjuk rasa terkait pemindahan ibukota negara di depan kantor DPRD Sulawesi Tengah, Selasa (10/9/2019).
Puluhan peserta demonstrasi dibawah koordinir Arul itu, melakukan orasi secara bergantian ditengah pengawalan aparat kepolisian.
Demo itu dilaksanakan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan presiden terhadap pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur. Dengan melayangkan lima tuntutan yaitu ancaman perusakan terhadap lingkungan, prioritaskan anggaran ibukota untuk kesejahteraan rakyat, mengancam pertahanan negara, stop eksploitasi lingkungan di Sulteng dan turunkan presiden Joko Widodo.
Para demonstran menilai, pemindahan ibu kota negara bukanlah hal yang urjen dan tidak memperhatikan kondisi ekonomi rakyat, pasalnya kondisi perekonomian Indonesia masih sangat lemah, utang luar negeri yang kian melonjak, banyaknya pengangguran, biaya BPJS meningkat, beban ekonomi rakyat dan masalah masalah lainnya.
Koordinator lapangan (korlap) Arul mengatakan, besarnya anggaran yang di butuhkan untuk memindahkan ibukota sekitar Rp466 triliun dan itu bukan dana yang sedikit. Lebih baik dana tersebut diperuntukan mensejahterakan rakyat Indonesia.
Lanjut ia, pemindahan ibukota mempunyai dampak pada provinsi-provinsi lain di Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah, pasalnya Sulteng dekat dengan Kalimantan Timur diduga bahan materil seperti batu, pasir di pasok dari Sulteng untuk pembangunan ibukota baru itu yang berdampak pada perusakan lingkungan di Sulteng.
Tambahnya, wilayah kalimantan dijuluki sebagai paru-paru dunia karena hutannya sangat luas dan terdapat berbagai hewan langka. Jika kalimantan dijadikan ibu kota negara tentu akan berdampak pada lingkungan disekitarnya.
Menurut Arul, pemindahan ibu kota negara telah mengabaikan kepentingan rakyat.
“Masih banyak masyarakat Indonesia dibawah garis kemiskinan, belum mendapat pendidikan, jaminan kesehatan, serta masih jauh dari kata sejahtera, seharusnya yang paling diutamakan adalah jaminan kesejahteraan untuk rakyat Indonesia bukan pemindahan ibu kota negara,” tutupnya. #YP/K1.
