OPINI – Money politic merupakan racun demokrasi yang disuguhkan kepada rakyat yang mampu menembus aliran darah rakyat.
Penyakit demokrasi ini telah memerangi politik gagasan yang perlahan namun pasti akan menggerus nilai nilai integritas dan kompetensi para pemimpin atau wakil rakyat.
Sesungguhnya demokrasi (kedaulatan rakyat) hanyalah retorika semata jikalau nomokrasi (kedaulatan hukum) tak mengiringinya dan Pemilu Jurdil hanyalah slogan semata jikalau Undang Undang Pemilu tak ditegakkan.
Olehnya itu, negara dalam hal ini Bawaslu sebagai garda depan, pengawal demokrasi, seyogyanya mampu melakukan tugasnya dan memiliki kemampuan untuk menguasai penyakit demokrasi ini.
Demikian juga dengan kita, sebagai “motor demokrasi”, mestinya tak tinggal diam dan berpangku tangan dalam memerangi penyakit demokrasi ini.
Ataukah kita sama sekali tak melihat apa apa atau memang tidak mau melihat apa apa???
Relasi antara uang dan politik akan selalu menjadi permasalahan besar dalam demokrasi dan pemerintahan (James Polllock, 1920). Jika “cost politic” tinggi maka kebijakan akan berkurang dan sebaliknya, jika “cost politic” rendah maka kebijakan akan bertambah (hipotesis).
Pencegahan money politic dapat dilakukan dengan cara cara sederhana semisal memasyaratkan jargon “TOLAK & LAWAN POLITIK UANG” dengan kampanye melalui ; spanduk, baliho, pamflet, leaflet, buklet, stiker ataupun dengan cara cara pencegahan lainnya secara massif.
Money politic itu bagai “kuda Troya” yang ditancapkan di “jantung negeri” sebagai mesin anti politik, racunnya mengalir melalui pembuluh darah, merusak “otak bangsa” hingga menciptakan “kebodohan granit” secara konstan dan berulang ulang.
Dengan demikian jangan berharap money politic berlalu pergi jika edukasi politik tak massif. Money politic berlalu pergi ketika masyarakat sadar politik dan jangan berharap “good & clean governance” jikalau money politic membentuknya.
Oleh : Muhammad Khalid
