MAMUJU – Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Barat, Arwan M. Aras Tammauni, rupanya masih melanjutkan agenda resesnya di Sulawesi Barat.
Setelah melakukan kunjungan di lima titik di Kabupaten Majene kemarin, kali ini Arwan Aras menggelar reses di Warkop Ngalo, Karema, Mamuju, Rabu (25/12/2019).
Reses kali ini, menghadirkan puluhan difabel yang terhimpun dalam organisasi Gerakan Mandiri (GEMA) Difabel Sulawesi Barat dan sejumlah Lansia dibawa Yayasan Marandang. Menariknya, sebab kegiatan ini juga dihadiri Wakil Bupati Mamuju, Irwan Satyaputra Pababari.
Pertemuan berlangsung sekira 2 jam lebih itu, diawali dengan pengantar dan pemantik dari Arwan M. Aras Tammauni. Utamanya, penyampaian terkait tugas, fungsi dan fokus dari mitra kerja Komisi VIII DPR RI.
“Saya sangat bersyukur dan berbahagia sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara kita dari Gema difabel Sulbar dan sejumlah lansia di Mamuju. Ini merupakan yang kedua kalinya saya bertemu dengan saudara Difabel,” ucap Arwan.
Dalam pertemuan itu, Arwan Aras menerima sejumlah masukan, usulan dan juga mendengarkan suara hati dari penyandang disabilitas di Kabupaten Mamuju ini. Mulai terkait bantuan sosial, aksesibilitas kaum difabel di ruang-ruang publik serta hak-hak lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan.
“Rata-rata terkait juga dengan bantuan sosial. Tapi kita sampaikan bahwa untuk dapat bantuan, maka harus didukung oleh Basis Data Terpadu (BDT), sebab ini adalah sistem data elektronik yang berisi nama, alamat, NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan lain-lain. Jadi kalau tidak terdaftar juga akan kesulitan mendapatkan bantuan sosial itu sendiri,” katanya.
Kemudian, tambah politisi muda Partai PDI Perjuangan itu, bahwa ada keluhan dari warga terkait bantuan yang tidak tepat sasaran selama ini, maka di Komisi VIII akan didorong untuk diperbaiki.
“Insya Allah, juga saya akan terus dorong bagaimana cara agar bantuan-bantuan sosial ini tepat sasaran. Dan perlu diingat, bantuan ini kedepan, bukan lagi bantuan seperti sebelumnya. Namun lebih kepada bantuan bagi yang mau berinovasi, sebab itu dampaknya harus berhasil dan penerimanya bisa keluar dari garis kemiskinan. Bukan dibantu secara terus menerus tanpa inovasi,” jelasnya.
Selanjutnya, tambah Arwan, DPR RI khususnya Komisi VIII juga sedang berjuang untuk mengusulkan dalam rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus mengakomodir 3 persen dari kalangan difabel.
“Jadi kita dorong untuk PNS itu 3 persen dari kaum difabel. Untuk perusahaan swasta itu 2 persen yang bisa jadi tenaga kerja. Mohon doanya agar harapan-harapan mulia ini dapat terwujud. Yang pasti kami akan bekerja seoptimal mungkin,” harap Arwan.
Sekadar diketahui, setelah dialog, putra Bupati Mamuju Tengah (Mateng), H. Aras Tammauni ini juga menyerahkan secara langsung bantuan sosial sejumlah bahan pokok kepada kaum difabel dan lansia.#ash/red.