Setengah Hati Kelola Sektor Kesehatan

KOREKSINEWS.id  – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengamini koreksi Presiden Jokowi soal kekurangan pengelolaan sistem kesehatan. Para dokter menilai masalah pengelolaan sektor kesehatan harus dibahas secara komperhensif oleh pemerintah dan stakeholder lain. Mulai dari prinsip promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Adagium ‘lebih baik mencegah daripada mengobati’ tidak sepenuhnya diterapkan dalam pembangunan sistem kesehatan di Indonesia. Wakil Ketua Umum IDI Slamet Budiarto menilai koreksi Presiden Jokowi soal sektor kesehatan hanya menyasar pada aspek kuratif meliputi fasilitas kesehatan, rasio tenaga medis dan bahan baku obat.

Bacaan Lainnya

Laporan National Health Account (NHA), hampir selalu menunjukkan total alokasi anggaran kesehatan dipergunakan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan sektor kuratif (pengobatan dan penyembuhan penyakit).

Contohnya saja data NHA tahun 2017, 73,3 persen dari total anggaran dipakai untuk kuratif, berbanding 9,6 persen untuk pelayanan kesehatan preventif-promotif (pendidikan hidup sehat masyarakat).

“Benar apa yang disampaikan Presiden Jokowi, tetapi baru masuk di kuratif. Padahal kalau bahas ini harus lengkap. Dengan komprehensif dari Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif. Jangan setengah-setengah membahasnya,” ujar Slamet, Jumat (1/5).

Sektor preventif-promotif berjalan lambat dikarenakan semua pusat kesehatan dari rumah sakit sampai puskesmas berlomba mengejar kuratif. Polarisasi ini yang sebenarnya membuat pembangunan sistem kesehatan di Indonesia berjalan lambat.

Slamet mencontohkan, tingkat harapan hidup masyarakat minim, kasus penyakit TBC dan angka stunting tinggi lantaran masyarakat tidak dibekali upaya pencegahan yang cukup.

“Mengapa itu terjadi, karena semua berlomba-lomba untuk melakukan kuratif. Yang padahal sistem promotif, preventif itu tugasnya puskesmas sebagai garda terdepan sesuai tujuan awal dibentuknya. Kalau dilihat sekarang, ditambah adanya BPJS puskesmas menjadi kuratif. Apalagi saat corona makin tambah tindakan penanganannya,” terangnya.

Negara Beri Subsidi Pajak Fasilitas Kesehatan

Slamet menyoroti keinginan Presiden Jokowi jika ingin mengoptimalkan fasilitas kesehatan. Sebaiknya pemerintah memberikan subsidi terhadap pajak fasilitas kesehatan.

“Kalau ingin mengoptimalkan fasilitas kesehatan, pertama bisa berikan subsidi kepada rumah sakit, klinik seperti pajak bangunan, pembayaran listrik, air dan lain-lain. Mengapa, karena ini bergerak pada sosial, jangan samakan dengan bidang industri komersil lainnya,” tuturnya.

Selain tempat kesehatan, dia juga menyoroti alat kesehatan yang dikenakan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPNBM). Hal itu yang membuat biaya kesehatan mahal saat diterima masyarakat. Kondisi pajak yang mahal juga diberikan pada bahan baku obat. Di samping minimnya riset-riset yang dilakukan untuk obat-obatan oleh pemerintah.

“Jadi bahan obat benar, kita 95% impor dan itu mahal. Karena kita, belum ada riset untuk produksi sendiri bahan baku. Jadi lebih baik, kita saat ini perdalam riset untuk mengetahui mana yang bisa kita produksi mana yang tidak bisa,” imbuhnya.

Dukungan Anggaran Minim

Anggota Komisi IX DPR Anwar Hafidz menilai segala kekurangan di sektor kesehatan Indonesia dikarenakan minimnya dukungan anggaran dari pemerintah. Dia ingin agar anggaran bidang kesehatan bisa sebesar sektor pendidikan sekitar 20 persen dari total APBN. Kebijakan ini juga harus berlaku untuk pemerintah Kabupaten/Kota sampai Provinsi dengan APBD mereka.

“Kalau anggaran sektor kesehatan ini maksimal, saya kira tidak akan terjadi seperti yang kita alami hari ini,” kata Anwar di lansir dari merdeka.com.

Anwar menilai pandemi covid-19 ini bisa menjadi pintu masuk untuk memperbaiki membangun sektor kesehatan secara maksimal. Dia menawarkan sejumlah solusi agar sektor kuratif tak melulu menjadi primadona bagi pemerintah dan pusat-pusat kesehatan.

Pemerintah, menurut dia, bisa mengubah fungsi puskesmas. Ke depan, puskesmas hanya fokus pada kegiatan-kegiatan promotif, seperti penyuluhan dan sosialisasi pentingnya hidup sehat, bahaya penyakit serta cara menanggulanginya.

“Ke depan puskesmas sebaiknya diubah fungsinya lebih kepada promotif saja. Kalau masyarakat kita sadar akan pentingnya hidup sehat tidak akan susah diberlakukan PSBB,” terang dia.

Kemudian, undang-undang Pendidikan Kedokteran harus memberi ruang lewat beasiswa kepada putra putri Indonesia, terutama ekonomi lemah tapi potensial. Jika ruang ini diberikan, maka angka rasio dokter atau tenaga medis akan terpenuhi.

Politikus Demokrat ini menambahkan, perlu adanya aturan yang mengatur kegiatan promotif dan preventif agar tidak terlalu mengejar kuratif. “Jadi harus ada regulasi khusus mengatur kegiatan promotif dan preventif. Contoh Undang-Undang tentang Kesehatan Masyarakat,” jelas Anwar.

Program Kemenkes Tak Sentuh Semua Rakyat

Sependapat dengan Anwar, anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay mengatakan, sebetulnya Kementerian Kesehatan sudah melaksanakan program promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Tetapi, kualitasnya dari pelaksanaan program tersebut masih perlu diperbaiki. Ruang lingkupnya juga harus menyentuh semua kelompok masyarakat.

“Kalau dibilang tidak ada, saya kira itu terlalu ekstrem. Kita harus jujur mengakui bahwa itu ada. Tetapi, memang masih sangat kurang,” kata Saleh.

Kementerian Kesehatan sudah menjalankan promotif dan preventif dengan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Program tersebut sudah berjalan satu tahun terakhir. Namun, Saleh akui intensitas dan kuantitas pelaksanaan program tersebut masih terbatas dan belum menyentuh seluruh elemen masyarakat. Sebab terbentur anggaran terbatas Kemenkes.

“Melalui Germas, masyarakat diajari bagaimana mencuci tangan, memilih makanan yang bergizi, mengurus balita, dan lain-lain. Jika dilaksanakan dengan benar, kegiatan ini diyakini sangat bermanfaat,” kata Ketua DPP PAN itu.

Saleh menilai, dalam bidang kuratif dan rehabilitatif Kementerian Kesehatan telah menjalaninya hanya saja hasilnya belum memuaskan. Seperti kualitas Rumah Sakit belum memenuhi standar, terutama di daerah pelosok dan perbatasan.

Tenaga medis dan dokter juga belum memenuhi angka rasio yang semestinya. Hingga masalah persebaran tak merata. Misalnya saja banyak rumah sakit di daerah tidak memiliki dokter spesialis. Menurut Saleh mengapa program-program tersebut belum maksimal karena terkendala anggaran Kemenkes yang tidak cukup.

Jokowi Beberkan Kekurangan Sektor Kesehatan

Pandemi Covid-19 menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk melihat sektor-sektor yang perlu segera direformasi. Salah satunya sektor kesehatan.

“Situasi seperti ini kita juga bisa lihat dan hitung lagi potensi dalam negeri yang kita miliki belum terkelola dengan maksimal, yang belum kita bangun dan manfaatkan secara baik,” kata Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2020 melalui siaran teleconference di Istana Merdeka, Kamis (30/4).

Jokowi menyoroti 95 persen industri farmasi dan bahan baku yang masih impor sampai rasio dokter dan perawat.

“Kita saat ini masih impor, 95 persen masih impor. Alat kesehatan ada tidak? Apa yang bisa kita produksi sendiri dan apa yang kita beli dari negara lain. Sekarang kelihatan semua,” ungkap Jokowi.

Dia juga menjelaskan saat ini Indonesia memiliki berbagai macam persoalan di sektor kesehatan. Ada beberapa penyakit menular berbahaya yang perlu penanganan khusus, seperti TBC.

“Bagaimana ketersediaan RS, fasilitas, tempat tidur cukup enggak. Misal TBC kita nomor tiga yang masih punya memiliki penyakit ini. Tiga besar dunia yang memiliki penderita TBC adalah India, China, dan Indonesia,” ungkap Jokowi.

Selanjutnya, mengenai rasio tempat tidur berdasarkan jumlah penduduk, Indonesia kata dia masih minim. Hanya memiliki 1,2 per seribu untuk menampung penduduk.

“Artinya tersedia 1,2 tempat tidur bagi seribu penduduk. Dibanding negara lain kita masih kalah. India 2,7 per 1000. Tiongkok 4,3 per 1000. Tertinggi jepang 13 per 1000,” jelas Jokowi.

Kemudian dengan laboratorium, dia meminta Indonesia harus memiliki ketersediaan penelitian hingga sumber daya manusia. Tidak hanya itu, dia juga meminta untuk dihitung seluruh kekurangan yang tidak dimiliki.#Ray/Mdk/Red.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *