YBH Wija Luwu Somasi RSU ST Madyang Palopo, Ini Masalahnya?

KOREKSINEWS.id-PALOPO | Pelayanan kesehatan di RSU St. Madyang kembali menuai sorotan.Tak tanggung-tanggung, sorotan kali ini datang dari Yayasan Bantuan Hukum (YBH). Wija Luwu yang merupakan salah satu organisasi bantuan hukum di Kota Palopo.

Akbar, Ketua YBH Wija Luwu menjelaskan, bahwa yang menjadi sumber masalah kali ini yakni layanan pada Unit Gawat Darurat (UGD) RSU St Madyang, dimana pada malam Jum’at salah seorang korban dugaan tindakan penganiayaan pengeroyokan datang untuk melakukan Visum et Repertum (VeR), namun petugas yang melakukan pemeriksaan dinilai asal kerja sehingga berpotensi merugikan hak jukum korban.

Bacaan Lainnya

“Saat kejadian, korban mendatangi RSU St. Madyang melalui layanan UGD untuk melakukan Visum et Repertum. Setelah tiba di UGD, petugas mengarahkan korban untuk masuk ruangan pemeriksaan. Saat dokter melakukan pemeriksaan, korban menjelaskan adanya rasa sakit pada salah satu bagian tubuh korban yang tidak diperiksa oleh petugas,” jelas Akbar, Sabtu (6/7/2024)

Menurutnya, korban pun berupaya menyampaikan kepada petugas dengan harapan agar dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terkait kondisi korban.

“Sayangnya, dokter yang bertugas justru menanyakan apakah korban mau melakukan pemeriksaan tertentu, karena hanya dengan pemeriksaan itu keluhan atas korban bisa diketahui secara pasti, padahal saat itu korban sudah menjelaskan jika selain adanya luka terbuka pada beberapa bagian tubuh korban, salah satu bagian jari tangannya juga tidak bisa digerakkan dan sangat sakit,” terangnya.

Sayangnya, dokter tetap tidak mau memeriksa, bahkan saat pasien bersikeras meminta agar dokter memeriksa kondisi salah satu bagian tubuhnya yang tidak bisa digerakkan itu, petugas justru lagi- lagi hanya menawarkan apakah korban mau dilakukan pemeriksaan foto rontgen.

“Padahal petugas sudah mengetahui bahwa saat itu korban datang untuk melakukan Visum et Repertum, dimana hasil dari pemeriksaan tersebut akan dijadikan dasar pembuktian dalam proses penyelidikan, penyidikan, hingga proses pemeriksaan di pengadilan. Sayangnya, petugas UGD justru terkesan memberikan pilihan apakah korban akan melakukan pemeriksaan guna dijadikan bukti dalam proses hukum,” lanjut Akbar.

Karena bingung atas pilihan yang ditawarkan petugas UGD tersebut, korban pun terpaksa berhenti mengeluh dan memilih kembali ke Polres Palopo untuk menyampaikan jika dirinya sudah melakukan Visum et Repertum di RSU St. Madyang.

“Kami nilai sikap petugas UGD RSU St Madyang yang dinilai asal kerja dan terkesan hanya mengejar uang jasa medis, akhirnya membuat korban mendatangi kantor hukum YBH Wija Luwu untuk meminta bantuan hukum,” terang Akbar.

Atas kejadian tersebut, Akbar memutuskan akan memberikan peringatan somasi kepada pihak RSU St. Madyang dengan harapan pihak RSU St Madyang bisa memberikan penjelasan atas standar layanan di UGD RSU St. Madyang, khususnya dalam hal pemeriksaan VeR dimana VeR merupakan salah satu alat bukti yang penting dalam proses hukum, khususnya hukum pidana.

“Sikap pihak RSU St Madyang yang terkesan asal kerja dan hanya mengejar biaya pemeriksaan dari korban akan berpotensi melemahkan perlindungan hukum korban,” ucap Akbar.

“Ini jelas akan sangat merugikan korban, karena hasil pemeriksaan atas luka yang diderita korban tidak akan tergambar secara detail dalam hasil pemeriksaan. Padahal selain proses hukum pidana, korban juga mempunyai hak untuk menggugat para pelaku melalui proses hukum perdata. Tapi dengan pemeriksaan yang seadanya, maka jelas akan sangat merugikan korban, ” terang Akbar.

Selain itu, kata Akbar jika terjadi sesuatu atas sebagian anggota tubuh korban akibat kejadian itu, korban tidak lagi mempunyai bukti yang cukup untuk menggugat. Apalagi korban itu kelihatannya ada masalah dengan persendian di jari, sehingga salah satu jari korban tidak bisa digerakkan. Jika benar dikemudian hari anggota tubuh korban tersebut bermasalah, maka korban tidak punya alasan hukum untuk menuntut kerugian atas kejadian tersebut.

“Atas dasar hukum, YBH Wija Luwu akan menuntut pihak RSU St.Madyang untuk bertanggung jawab,” tegas Akbar.

Berita ini diversifikasi lebih lanjut

Editor: Jaya

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *